4 comments on “TALAK DAN KEPASTIAN HUKUM

  1. Ping-balik: MANA YANG LEBIH SAH TALAK DARI SUAMI ATAU PENGADILAN ? | hasysa.wordpress.com

  2. assalamu’alaikum… maaf pak ustadz, berarti apabila suami sudah menceraikan istri 3x namun tidak mau mengesahkannya ke pengadilan, berarti ikatan pernikahan tersebut apakah masih sah menurut agama dan negara? terima kasih.

    • Wa ‘alaikumu as-salam …,
      Sebelumnya saya ajak, marilah kita menjadi suami isteri orang beragama (Islam) yang baik agar bahagia di dunia dan akhirat. Jika sewaktu akad perkawinan dimulai dengan menurut hukum formal agar terjamin kepastian hukum dalam hidup berumah tangga, maka ketika talak karena suatu alasan yang dibenarkan hukum juga demikian. Ingat, talak hanya memutuskan hubungan hukum sebagai suami isteri dan sama sekali bukan memutuskan hubungan sesama manusia (sesama muslim) sebagai hamba Allah. Maka jika talak itu satu-satunya solusi terbaik tentu harus dilakukan dengan baik-baik pula yang memiliki kepastian hukum agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi sebagai sesama hamba Allah.

      Jika talak hanya secara agama (fiqih) tetap sah menurut agama (fiqih) dan belum punya kepastian hukum menurut hukum negara (formal). Artinya, jika ada pelanggaran hukum sangsinya adalah dosa. Misalnya sudah talak tiga masih berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hukumnya dosa sebelum akad nikah kembali yang sah menurut agama (fiqih) tadi. Tetapi jika muncul kasus-kasus yang oleh pihak tertentu dinilai sebagai perbuatan zalim, merugikan hak-hak akibat terjadinya talak itu, tuntutan pengadilannya ya kepada Tuhan yang menetapkan sangsi dosa tadi. Bukankah sebagai orang beragama yang baik ketika hendak akad perkawinan maupun talak wajib “nawaitu” yang baik, ikhlas ? Bagaimana hendak menuntut ke pengadilan jika terjadi suatu kasus hukum, sedangkan talaknya dilakukan bukan secara hukum negara (formal) ?

      Walhasil, nikah-talak-rujuk yang hanya dilakukan menurut agama (fiqih) hukumnya sah menurut agama (fiqih), tetapi belum tercatat secara resmi dan diakui oleh hukum negara (formal). Wallahu a’lam bishshawwab.

Komentar ditutup.